Sebagaimana kita ketahui, permasalahan yang paling
utama di DKI Jakarta adalah banjir dan kemacetan. Pemda memang telah
melakukan beragam upaya, termasuk membuat kanal banjir timur. Namun
ternyata banjir tetap menggenangi wilayah lain di Ibukota, yang terakhir
adalah banjir yang melanda kawasan Bintaro. “Meski banjir dan macet adalah isu yang paling tidak disukai, namun uniknya warga menyatakan betah tinggal di Jakarta,” kata Yayat Supriatna yang mengutip hasil survei Indo Barometer. “Bahkan survei tersebut juga memperlihatkan bahwa mereka tidak mau jika Ibukota dipindahkan dari Jakarta.”
Menurut kacamata Yayat, sebagai kota yang menjual mimpi, problem utama Jakarta adalah urbanisasi. “Akar masalahnya adalah ketidakmampuan pemerintah mengendalikan urbanisasi,” tukas pengamat tata kota ini.
Masalah besar lain, tambah Yayat, Jakarta tidak punya sistem transportasi yang terintegrasi, terutama transportasi umum. Ujung tombak angkutan umum adalah supir yang memiliki beban setoran setiap harinya.
“Penelitian dari Dinas Kesehatan tahun 1997 menunjukkan 20% warga Jakarta mengalami gangguan kejiwaan, dan 33,2% diantaranya adalah supir. Jadi, kemacetan yang terjadi di Jakarta disebabkan supir yang mengalami gangguan kejiwaan. Mereka parkir sembarangan, ugal-ugalan, sehingga transportasi kacau dan sulit ditata,” jelas Dosen Planologi Universitas Trisakti ini.
Menengok kondisi ini, Yayat mengimbau agar Jakarta jangan dieksploitasi lagi. Sebaliknya, harus ada pemulihan terhadap kondisi kota. Hal ini, katanya, bisa dimulai dengan melakukan moratorium untuk hal-hal yang telah berlebihan, seperti pembatasan jumlah pusat perbelanjaan. Kedua, Pemda harus lebih pro kepada masyarakat kecil, dengan memperbanyak rusun dan memperbaiki sistem angkutan umum.
“Mereka yang sudah stabil ekonominya, tidak usah banyak diberi fasilitas, cukup diberi arahan dan kesempatan. Sementara, mereka yang termarjinalkan harus diberi fasilitas tempat hunian dan berusaha,” ujar Yayat.
Pemerintah daerah saat ini terlihat lebih memerhatikan pemilik kendaraan pribadi saja, tapi kurang memerhatikan pengguna angkutan umum. Menurutnya, pemerintah membangun tol, melebarkan jalan, dan membangun jalan layang, tapi angkutan umum seperti Busway kurang diperhatikan.
“Namun, apakah Gubernur DKI Jakarta nanti berani berhadapan dengan ‘gubernur bayangan’ alias pemilik modal yang selama ini mendikte arah kebijakan?” kata Yayat, meragukan. Kita lihat saja nanti.
